KECURANGAN DALAM UN (Ujian Nasional)

Kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional tahun-tahun sebelumnya diidentifikasi, baik modus maupun sekolah pelakunya. Berdasarkan hasil identifikasi ini, bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tak terulang kembali.
Dalam upaya mencapai UN kredibel, Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional ditugaskan untuk memetakan hasil UN dan kejujuran menurut sekolah, provinsi, kota/kabupaten.
Selain melakukan identifikasi, lanjut Djemari, pengawasan dalam penyelenggaraan ujian nasional jenjang SMA/MA tahun ini diperketat. Demikian juga peran perguruan tinggi dalam tim pemantau independen untuk pelaksanaan UN tingkat SMP dan SMK.
DIY paling bersih
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Madiun mengatakan, untuk mencegah terjadinya kecurangan UN, pengawasan dan pengamanan akan diperketat mulai dari penggandaan soal, distribusi soal, pelaksanaan ujian di setiap ruang ujian, sampai penilaian.
Pada kesempatan tersebut, Menteri memaparkan hasil evaluasi UN di seluruh provinsi di Indonesia dari sisi jumlah kecurangan yang terjadi. Dari pemaparan itu, pelaksanaan UN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling bersih karena sedikit terjadi kecurangan. Sebaliknya, provinsi yang pelaksanaan UN paling banyak terjadi kecurangan adalah Gorontalo.
Anggaran terbatas
Di Surabaya, Koordinator Pelaksana Pengawas UN SMA/MA dan Tim Pemantau Independen UN SMP Jawa Timur Syafsir Akhlus mengatakan, karena keterbatasan anggaran, bantuan pengawasan UN dari perguruan tinggi untuk SMA dan SMP tidak mencakup semua sekolah.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengalokasikan anggaran Rp 10,9 miliar untuk pengawasan dan pemindaian UN di Jawa Timur ditambah Rp 2,2 miliar untuk tim pemantau independen. Untuk itu, BSNP mengharapkan setiap sekolah diawasi dua orang dari perguruan tinggi. Tahun sebelumnya, setiap sekolah diawasi satu orang dengan anggaran keseluruhan Rp 8,2 miliar.
Dan kemungkinan besar UN tahun yang akan datang lebih ketat lagi dari tahun sebelumnya. Maka dari itu pemerintah berharap akan pengwasan yang ketat supaya tidak ada kecurangan lagi dalam UN nanti.